Rapat

Rapat

Hari ini, saya habis ikut rapat, ehm tepatnya liputan, dengan salah satu pimpinan daerah tempat saya bekerja. Rapatnya terkait rencana pemerintah kota untuk menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Saya cukup sering meliput kegiatan-kegiatan rapat semacam ini. Namanya juga liputan kegiatan pimpinan, ya salah satunya rapat.

Benefit-nya bagi saya selaku bagian dari tim humas pemerintah, liputan rapat-rapat seperti ini membuat saya jadi lebih awal mengetahui data, menjadi corong pertama informasi pemerintah. Itu bagi saya menguntungkan untuk mengetahui situasi dan kondisi pertama yang dihadapi kota ini.

Keuntungan ini juga berbanding lurus dengan tanggung jawabnya. Namanya rapat-rapat pemerintahan, pasti berkaitan–secara langsung maupun tidak–dengan kebijakan yang menyangkut masyarakat. Dan well, tidak selamanya rapat-rapat itu membicarakan tentang kondisi yang baik.

Menjadi bagian dari “pemerintah” memang tidak mudah. Pemerintah ini harus berhadapan dengan persoalan-persoalan multidimensional. Jangan katakan menjadi pegawai pemerintah itu mudah, sepele, atau gitu-gitu aja. Urusan-urusan kemanusiaan, mulai dari inflasi sampai orang mati, pemerintah yang urusi.

Tapi prinsipnya, tak ada pemerintah yang ingin menyusahkan warga. Itu harus dicamkan. Pemerintah, di manapun, pasti memprioritaskan masyarakat di atas segalanya. Tapi memang, metode atau kebijakan yang diambil bisa ditafsirkan dengan berbagai perspektif.

Tentang perubahan tarif NJOP itu, misalnya. Well, ketika saya bilang “perubahan tarif”, it means kenaikan. Jarang ada perubahan tarif pajak yang “turun”. Pertanyaannya, siapa yang ingin tarif pajak naik? Nggak ada. Tapi kenyataan di lapangan “memaksa” pemerintah untuk melakukan itu. Dan itu lumrah terjadi di belahan dunia manapun.

Oke, saya berhadapan dengan berita buruk. Ya, buruk dari perspektif masyarakat. Tapi tetap harus disampaikan, toh?

Inilah letak perbedaan peran Humas Pemerintah (Government PR) dengan Humas Perusahaan (Corporate PR). CPR bisa saja tidak memberitakan berita buruk, tapi GPR, seburuk apapun itu jika menyangkut kehidupan manusia, tetap harus disampaikan. Di sanalah beratnya letak tanggung jawab humas. Jreng!

Bayangkan jika kita salah nulis berita, dampak seperti apa yang bisa muncul di masyarakat, eh? Kita akan bertanggung jawab terhadap kondusivitas masyarakat. Wiw.

Humas Pemerintah berada di persimpangan jalan, bagaimana menyampaikan berita buruk tanpa berdampak buruk terhadap kondusivitas di masyarakat. Bagaimana membuat jutaan penduduk kota mau menerima kebijakan baru ini, adalah pekerjaan berat. Bagaimana mempertemukan keinginan yang berseberangan: pemerintah perlu menaikkan tarif pajak; masyarakat tak ingin ada kenaikan tarif pajak–itulah tantangan sebenarnya.

Itu cuma satu dari sekian banyak contoh kehidupan yang dihadapi si Humas Pemerintah macam saya ini. Bagi Anda yang baru tahu, percayalah,–it’s real. Bagi Anda yang masih kuliah, bersiaplah.

Maka penting bagi Humas Pemerintah untuk cerdas memahami kondisi dan situasi lingkungan. Dan cerdas pula menerjemahkan situasi tersebut ke dalam tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan pekerjaan kita. Salah-salah, posisinya tidak akan menguntungkan bagi pimpinan daerah, kota itu sendiri, dan masyarakat penghuni kota. Subhanallah!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s