Bertanggung Jawab atau Banting Stir Atas Nama Nasib?

Bertanggung Jawab atau Banting Stir Atas Nama Nasib?

Ini adalah minggu pertama saya magang di sebuah lembaga pemerintah, atas tuntutan mata kuliah bernama Job Training. Sesuai namanya, mata kuliah ini bertujuan untuk melatih kita, mahasiswa, agar terbiasa menjalani dunia kerja, mencoba menerapkan ilmu yang diperoleh di kelas dalam kehidupan kerja yang sesungguhnya. Namanya juga mata kuliah, jelas tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dalam pekerjaan, bukan ‘bekerja’ dalam artian yang sebenarnya. Oleh karena itu tujuan utama dari kegiatan magang ini adalah mendapatkan pengetahuan serta pengalaman dalam pekerjaan.
Sebagai mahasiswi jurusan Humas, ketika melamar untuk magang, tentu saya sangat berkeinginan untuk masuk di bagian Humas agar dapat lebih mengenal bagaimana kinerja Humas pemerintahan. Akan tetapi, dengan alasan kuota yang terbatas, tidak ada lowongan di bagian tersebut, dan ada bagian lain yang membutuhkan, akhirnya saya dipindahkan ke bagian tata usaha divisi tertentu. Saya sempat kecewa karena tidak ditempatkan di bagian yang saya inginkan. Tapi saya putuskan untuk mencobanya terlebih dahulu di minggu pertama ini.
Selayaknya di bagian tata usaha, maka yang akan saya kerjakan adalah urusan-urusan administratif, seperti mencatat surat masuk dan keluar, membuat disposisi, mengantarkan surat, dan sebagainya. Di hari pertama, saya berkenalan dengan para pegawai di sana. Semuanya menyambut saya dengan sangat ramah dan hangat. Ketika ditanya tentang asal-usul, mereka kaget ketika saya mengatakan bahwa saya mahasiswi jurusan Humas. “Lho kok nggak nyambung?”. Nah!
“Eh, tapi nggak papa, Neng. Nanti kerja juga belum tentu nyambung sama jurusannya.” Bah!
Hm. Menarik.
Setelah seminggu magang, alih-alih mendapatkan ilmu di bagian Humas, ternyata saya malah mendapatkan pengetahuan dan pemikiran baru tentang hal lain di bagian tempat saya magang ini, yakni persoalan penempatan pegawai negeri.

Ada banyak orang yang mengabdi pada negara ini. Jutaan jumlahnya. Tapi berapa banyak orang yang bekerja pada keahlian sesuai latar belakang pendidikannya?
Di ruangan tempat saya magang sekarang, ada 6 pegawai. Beliau-beliau ini setiap hari mengelola administrasi, clerical affair. Tapi latar belakang pendidikannya tidak ada yang berhubungan dengan pengadministrasian. Ada yang latar belakangnya pertanian, teknik industri, keuangan, dan peternakan. HEY. Nggak ada yang nyambung!

Mereka bilang, “Pekerjaan ini bisa dilakukan siapa saja.” Atau “Kerja mah fleksibel, nggak perlu nyambung dengan latar brlakang pendidikan.”; “Kuliah itu hanya pembentukan mindset.” Lho?
Ini bukan perkara bisa dan tidaknya pekerjaan administrasi dikerjakan oleh siapa saja. Bukan juga perkara kerja-mah-apa-aja-lah-asal-halal. Tetapi ini soal kompetensi, relevansi, dan implementasi ilmu yang didapat di bangku kuliah dalam kehidupan nyata.
“Ya gimana, nasibnya kerja di sini….,” “Rejeki mah ti mana we…”. Orang Indonesia sepertinya memang terlalu percaya pada nasib.
Ada dua hal yang saya soroti. Pertama, tentang kompetensi yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan birokratif mungkin akan lebih sesuai ditangani oleh mereka yang sedari kuliah dipersiapkan untuk menjalani pekerjaan itu. Ada banyak sarjana Administrasi Negara, atau lulusan akademi sekretaris dan semacamnya yang bisa ditempatkan di bagian-bagian itu. Demikian pula pranata-pranata teknis di dinas-dinas terkait. Jika penempatan pegawai didasarkan pada kompetensinya masing-masing, tentu mereka akan lebih profesional dalam bekerja, mampu mengambil kebijakan tepat secara cepat pada saat-saat kritis, serta mampu mengembangkan inovasi dan gagasan berdasarkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang diperoleh selama di bangku kuliah. Maka tentu negara ini akan jauh lebih cepat maju. (haha. Itu asumsi saya. :D)
Di sisi lain, ada banyak pekerjaan di luar sana yang membutuhkan para ahli. Lihatlah pertanian di negeri ini! Ada banyak sawah yang produksinya menurun sampai akhirnya harus berganti menjadi ladang-ladang beton atau dijadikan pemukiman. Sarjana pertanian tentu akan sangat membantu para petani dan juga negeri ini dari ancaman kekuarangan pangan. Lihat pula peternakan di negeri ini! Rasanya sumber daya alam kita cukup melimpah untuk dikelola. Banyak ternak yang bisa mencukupi kebutuhan nasional sehingga kita tak perlu impor-impor ternak lagi sampai akhirnya dijadikan lahan korupsi. Bukankah kita sangat membutuhkan sarjana peternakan?
Dan ada banyak bidang lain yang bisa ditingkatkan untuk memajukan negeri ini. Negara yang telah berdaulat selama 69 tahun ini membutuhkan otak-otak cerdas dan tangan-tangan terampil untuk mewujudkan negeri yang mapan. Bukan begitu?

Yang kedua adalah tentang lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah guna mengisi posisi-posisi di dalam pemerintahan. Salah satu pegawai di tempat saya magang berasal dari lembaga pendidikan kedinasan tersebut, dan saya banyak mendapatkan informasi dari beliau.
Singkatnya begini, secara sederhana, lembaga pendidikan tersebut dibuat untuk mendidik dan melahirkan calon-calon abdi negara. Mereka dilatih dan dididik selama empat tahun untuk dipersiapkan menempati posisi-posisi tertentu dalam pemerintahan. Ada banyak jurusan seperti jurusan keuangan, kebijakan publik, dan sebagainya. Dari sana tentu kita sudah bisa membaca, mereka akan sangat sesuai ditempatkan sebagai apa di pemerintahan. Akan tetapi pada pelaksanaanya di lapangan, mereka tidak ditempatkan sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Padahal ini institusi yang dipersiapkan oleh pemerintah sendiri, dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Entah apa yang menjadi latar belakang kebijakan macam ini, entah apa yang ada di pikiran para pemangku kebijakan dalam menangani hal ini.

“Siap ditempatkan di mana saja”
Itulah yang menjadi salah satu poin dalam kontrak di atas materai ketika seseorang akan diangkat menjadi calon pegawai negeri. Dan itu pula yang menjadi jalan bagi pemegang kebijakan untuk memindahkan atau menempatkan para pegawai pemerintah di mana saja tanpa melihat latar belakang pendidikannya. Sementara itu para pegawai harus rela dan siap jika suatu saat mereka harus pindah kerja. Hal ini, salah satunya, menjadi alasan mengapa di pemerintahan ada istilah ‘rotasi jabatan’.
“Siap ditempatkan di mana saja” sebetulnya akan menjadi sangat pantas dan nasionalis bagi para abdi negara jika maksudnya adalah ditempatkan di daerah mana saja. Banyak di luar sana yang sangat membutuhkan para ahli untuk membangun daerah. Tentunya dengan catatan, penempatan tersebut, lagi-lagi, harus disesuaikan dengan kompetensi pegawai tersebut.
Jika penempatannya jauh? Jelas menjadi resiko para abdi negara itu. Bukankah jutaan orang setiap tahunnya berlomba-lomba ingin menjadi para abdi negara, dengan jaminan gaji, tunjangan, dan kehidupan hari tua? Maka itulah konsekuensi yang juga harus diterima. “Jangan mau enaknya saja,” begitu katanya.

Sebuah Petuah dari Ketua Hima
Dua tahun yang lalu, saya menjalani sebuah rangkaian orientasi perkuliahan dan profesi, sebut saja Ospek. Dalam salah satu sesi orientasi tersebut, panitia mempertemukan kami para mahasiswa baru dengan jajaran ketua himpunan mahasiswa jurusan kami. Di situ, kami, atau saya, mendapatkan satu petuah ajaib yang sangat inspiratif. Salah satu kalimatnya, kira-kira berbunyi seperti ini: “Kita harus bertanggung jawab atas jurusan atau pendidikan yang kita peroleh saat ini. Kita ini kuliah di perguruan tinggi negeri. Kita sekolah selama empat tahun dibiayai oleh uang rakyat. Kita diharapkan menjadi para profesional yang nanti setelah lulus akan bekerja membangun negara dengan keahlian yang kita peroleh selama 4 tahuan.kuliah bersusah-susah. Jika kita tidak kuliah sesuai dengan keahlian kita, jurusan kita, bidang kita, bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan ilmu kita ini kepada mereka yang membiayai kita?”
Ah. Mantap. Dan benar juga.

Maka kini pilihan di tangan kita. Mau bertanggung jawab atas ilmu kita atau banting stir atas nama rejeki dan nasib?

Tulisan ini hanyalah sepenggal pemikiran saya. Bukan bermaksud memprovokasi apalagi menimbulkan kontroversi (hehe…). Hanya jika ini dibaca oleh para pemangku kebijakan, alangkah indah bila hal ini diwujudkan. Sebab saya juga tak ingin lagi menggerutu soal hal-hal semacam ini ketika dihadapkan dengan mereka yang melayani negeri ini dengan asal-asalan tanpa kompetensi. Saya juga orang Indonesia, ingin negeri ini bangkit dan sejahtera. 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s