Dicari: Humas Pemerintah Profesional

Dicari: Humas Pemerintah Profesional

Beberapa waktu lalu, saya berdiskusi panjang tentang lika-liku PNS di Indonesia dengan beberapa orang teman yang sering mengamati isu-isu nasional. Mengasyikan juga mengetahui pandangan teman-teman sebaya tentang bagaimana sebetulnya kiprah PNS di institusinya masing-masing. Saya memang tidak banyak mengetahui bagaimana PNS di daerah lain bekerja. Saya hanya berkaca pada para PNS di daerah sendiri.

Sedari SMP hingga SMA, saya banyak bersentuhan dengan beberapa dinas, terutama di wilayah kerja dinas pendidikan di kota saya. Beranjak kuliah, saya juga masih berhubungan dengan dinas-dinas terkait untuk urusan tugas kuliah. Dan… yang saya dapatkan selalu sama. Para PNS di sana begitu….. spesial.

Tidak perlu saya ceritakan bagaimana kinerja PNS di sana. Yang ingin saya soroti adalah, pertanyaan yang timbul di benak saya, apakah proses perekrutan melalui seleksi CPNS disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang bersangkutan? Sejauhmana inovasi yang boleh dilakukan oleh PNS di institusinya? Dan… ada beberapa pertanyaan lain yang menggelitik pikiran saya.

Kedua pertanyaan tersebut didasarkan pada fenomena yang saya lihat di lapangan, bahwa ada beberapa jabatan struktural yang penting dan menuntut profesionalisme dijabat oleh orang yang tidak berlatar pendidikan yang sesuai. Salah satunya, sesuai dengan bidang keilmuan saya, adalah jabatan Humas, atau jabatan struktural yang menangani masalah komunikasi lembaga. Di daerah saya, tidak satupun PNS bagian Humas di Pemda yang memiliki latar belakang pendidikan kehumasan, termasuk kepala bagiannya. Sejauh ini, pendidikan kehumasan hanya diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Bakohumas (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat–Asosiasi profesi pejabat Humas di lingkungan pemerintahan). Bahkan, menurut dosen mata kuliah Humas Ilmu Pemerintahan saya, ada pejabat humas di daerah tertentu yang hanya berbekal pelatihan fotografi saja. Bagaimana seorang pejabat Humas dapat melakukan fungsi-fungsi kehumasan secara optimal jika pengetahuan yang didapat hanya sebatas itu? Padahal Humas, atau dalam istilah internasional disebut Public Relations (PR), memiliki peran yang sangat besar bagi keberlangsungan sebuah lembaga. Apalagi yang tengah kita bahas saat ini adalah lembaga pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat umum.

Dosen saya berkata, kita tidak bisa menyalahkan mereka (para pejabat Humas yang berlatar belakang non-Humas itu–red). Performa kinerja yang mereka lakukan adalah sebanding dengan pengetahuan yang mereka miliki. “Kalau pengetahuannya segitu, ya segitu juga performanya,” papar dosen saya dalam sebuah pertemuan mata kuliah.

Fungsi Humas, atau fungsi komunikasi, di dalam lingkungan pemerintahan tidak terbatas pada Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang diberikan berdasarkan deskripsi kerja saja. Saya pernah mendapatkan salinan deskripsi kerja Subbag Humas Pemda di kota saya. Sebagian besar deskripsi yang tertulis memang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi yang dilakukan oleh pejabat Humas memang benar-benar sesuai dengan apa yang tertulis saja. Hal ini menyambung dengan pertanyaan kedua saya.

Suatu waktu bupati saya yang terhormat terkena sebuah krisis yang berdampak pada buruknya citra bupati di mata masyarakat. Karena sebuah tuntutan tugas mata kuliah, maka saya datang menemui pejabat Humas di sana untuk meminta keterangan. Bukan keterangan mengenai kasusya, melainkan untuk mengetahui bagaimana Humas menangani kasus tersebut. Jawabannya sungguh di luar dugaan.

Idealnya, seorang pejabat Humas akan cepat tanggap dalam menghadapi situasi krisis, terlebih krisis ini berdampak buruk pada citra seorang pemimpin daerah. Pimpinan daerah adalah wajah dari daerah itu sendiri. Maka saya percaya bahwa jika citra pemimpinnya tercoreng, maka tercoreng pula wajah daerah tersebut, dan seluruh masyarakat yang berada di daerah itu pula yang turut menanggung malu. Maka jelas, peran PR atau Humas sangatlah penting dalam hal ini.

Akan tetapi yang terjadi adalah pejabat Humas Pemda tidak menangani langsung masalah itu. Alasannya karena itu tidak ada di dalam deskripsi kerja mereka. Maka mereka tidak berani mengambil langkah. Biarlah partai politik yang bersangkutan saja yang turun tangan. Nah lho.

Apakah semua PNS seperti itu?

Sejujurnya sangatlah tidak arif jika kita menggeneralisasikan hal tersbut. Tapi tak apa lah jka segelintir fakta tersebut dijadikan cerminan, bahwa di negeri yang tengah merangkak menuju kemakmuran ini masih memiliki sistem dan SDM semacam ini. Jelas nyata bahwa perlu ada yang diperbaiki di sini, entah SDMnya, atau pola perekrutannya saja sekalian. Agar fungsi-fungsi strategis dalam jabatan struktural dalam pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal demi mewujudkan sistem negara yang lebih baik. Tentu saja tanpa melupakan integritas moral para abdi negara yang juga harus dijunjung tinggi.

Jika demikian, maka cemooh tentang para PNS yang sering dicap leha-leha, gabut, dan lain sebagainya bisa hilang. Berganti dengan para PNS yang profesional, kompeten, berintegritas, serta siap mengabdi pada bangsa dan tanah airnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s